Kalimati Bersih, tetapi Belum Selesai: Mengangkat Sampah Itu Mudah, Menjaga Sungai Itu Pekerjaan Kebijakan
Sungai Kalimati sudah bersih. Setidaknya, jika ukurannya adalah sampah yang selama ini menggunung di sepanjang alirannya. Sebanyak 100 ton sampah berhasil diangkat. Air kembali mengalir, tidak lagi tersendat oleh timbunan plastik, limbah rumah tangga, dan berbagai benda yang seharusnya tidak berakhir di sungai.
Namun, Kalimati belum benar-benar jernih. Airnya masih keruh, warnanya belum sebening atau sewajar air sungai pada umumnya. Aroma tidak sedap masih menguar. Memang tidak sepekat sebelumnya, tetapi cukup untuk mengingatkan bahwa persoalan sungai ini belum selesai.
Konon, sumber bau tersebut berasal dari pembuangan limbah sejumlah pabrik di sekitar sungai. Jika dugaan itu benar, persoalannya tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengangkat sampah. Pemerintah harus memastikan siapa yang mencemari dan bagaimana limbah industri dikelola. Jangan sampai sungai dibersihkan hari ini, tetapi kembali menjadi tempat pembuangan esok hari.
Langkah Lintas Instansi Patut Diapresiasi
Camat Muncar Ainur Rofiq, bersama sejumlah mitra lintas instansi, telah bergerak. Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Tenaga Kerja, Satpol PP, DPMPTSP, Dinas Perikanan, Dinas PU Pengairan, kepolisian, TNI AL, dan unsur lainnya turun ke lapangan. Langkah ini patut diapresiasi. Setidaknya, Kalimati mulai mendapat perhatian serius.
Tetapi ada satu persoalan yang tidak boleh luput: ke mana warga harus membuang sampah jika tempat pembuangannya tidak tersedia?
Jangan Terlalu Mudah Menyalahkan Warga
Selama ini, kita terlalu mudah menyalahkan masyarakat. Sungai kotor dianggap bukti rendahnya kesadaran warga. Padahal, perilaku membuang sampah tidak berdiri sendiri. Ada hubungan antara kebiasaan masyarakat, ketersediaan fasilitas, sistem pengangkutan, dan kebijakan pemerintah.
Dalam perspektif sosiologi lingkungan, perilaku individu turut dipengaruhi kondisi sosial dan infrastruktur yang tersedia. Kesadaran ekologis memang penting, tetapi kesadaran tanpa fasilitas sering kali berhadapan dengan kenyataan yang tidak sederhana.
Bagaimana warga diminta tidak membuang sampah ke sungai jika tempat pembuangan sementara (TPS) sulit dijangkau? Bagaimana mereka diminta menjaga kebersihan lingkungan jika sampah rumah tangga menumpuk berhari-hari tanpa kepastian pengangkutan?
Peran Pemerintah Desa
Di sinilah pemerintah desa perlu mengambil peran yang lebih konkret. Pemerintah desa, khususnya yang berada di sekitar bantaran Kalimati, semestinya mulai memikirkan penyediaan infrastruktur dasar pengelolaan sampah. TPS bukan sekadar bangunan penampungan. Ia bagian dari sistem pelayanan lingkungan yang menghubungkan rumah tangga dengan pengangkutan dan pengolahan sampah.
Argumennya sederhana. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap fasilitas pembuangan yang layak, tersedia jadwal pengangkutan, dan ada kepastian pengelolaan, pilihan untuk membuang sampah ke sungai dapat dikurangi. Infrastruktur tidak otomatis melahirkan kesadaran, tetapi membuat perilaku menjaga lingkungan lebih mungkin dilakukan.
Gagasan ini sejalan dengan prinsip pengelolaan sampah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Artinya, persoalan sampah bukan semata urusan rumah tangga. Ada tanggung jawab kelembagaan yang harus dijalankan.
Warga bantaran sungai membutuhkan solusi nyata, bukan sekadar imbauan. Jika sampah menumpuk dan pengangkutan tidak berjalan, jangan heran apabila sebagian warga memilih jalan pintas dengan membuangnya ke sungai. Tindakan itu tetap keliru, tetapi pemerintah juga harus berani mengevaluasi penyebab sosial dan fasilitas yang melatarbelakanginya.
Karena itu, pemerintah desa perlu:
-
menyediakan TPS yang mudah dijangkau,
-
membangun sistem pengangkutan rutin,
-
mengembangkan pemilahan sampah dari rumah,
-
melibatkan kelompok masyarakat dalam pengawasan lingkungan.
Tentu, pembangunan TPS harus disertai pengelolaan yang jelas agar tidak berubah menjadi tempat penumpukan sampah baru.
Menjaga, Bukan Sekadar Membersihkan
Kalimati tidak cukup dibersihkan dengan kerja bakti dan pengerahan alat berat. Membersihkan sungai adalah pekerjaan fisik. Menjaganya tetap bersih adalah pekerjaan sosial, kelembagaan, dan kebijakan yang membutuhkan konsistensi.
Jangan sampai 100 ton sampah yang sudah diangkat hanya menjadi angka keberhasilan sesaat. Sebab, sungai yang bersih bukan sungai yang sesekali dibersihkan, melainkan sungai yang tidak lagi dijadikan tempat pembuangan.
Kini pemerintah desa harus ikut mengambil bagian. Sediakan TPS, benahi pengangkutan, dan bangun kesadaran warga melalui fasilitas yang memadai. Jangan hanya meminta masyarakat sadar, sementara jalan untuk berperilaku sadar belum disediakan.
Kalimati sudah diberi kesempatan untuk bersih. Sekarang, apakah pemerintah dan masyarakat bersedia menjaganya?
Penulis: Atho'ilah Aly Najamudin
Editor: Khusaini Dwisyah Putra
Atho'ilah Aly Najamudin
Wakil Ketua Lakpesdam PCNU Banyuwangi Periode 2026-20231/ Dosen Universitas Islam Ibrahimy, Banyuwangi.
Berita Terkait
Opini
Rekayasa Perilaku, Jalan Baru Pemulihan Sungai Kalimati: Bersih Belum Berarti Sehat
Opini